GAGASAN berutang disebut menjadi salah satu opsi yang tengah diproses untuk pemenuhan anggaran pertahanan 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada Minimum Essential Force (MEF) Tahap II.Komitmen awal pemerintah untuk menambah anggaran di APBN-Perubahan 2016 dinilai tidak berdampak signifikan.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, usulan pinjaman bagi anggaran Kementerian Pertahanan itu kepada pemerintah pernah dilontarkan dalam rapat dengar pendapat di Senayan untuk menyiasati alasan pelemahan ekonomi yang menyebabkan pemangkasan anggaran pertahanan.
"Kita usulkan ke Bappenas untuk (mengambil) pinjaman luar dan dalam negeri untuk penggunaan anggaran pertahanan ini. Cuma jawaban (pemerintah) biasa-biasa saja. Normatif. Bussines as usual," ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Komitmen awal pemerintah, lanjutnya, ialah penambahan anggaran di APBNP 2016.
Akan tetapi, kata dia, pengalaman mengajarkan bahwa APBNP tak bakal signifikan memberi tambahan.
"Ya sudah, terpaksa menunggu, memegang komitmen secara verbal untuk ada tambahan di (APBN) Perubahan nanti. Cuma, ya enggak banyak. Paling bertambah Rp 3 triliun," papar Hanafi.
Anggota Fraksi PAN itu juga menyoroti soal tidak satu visinya antara Kemenhan dan TNI dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas soal dana pertahanan ini.
Padahal, kata dia, program MEF tahap kedua (2015-2019) mensyaratkan adanya pemenuhan anggaran 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia dalam periode itu.
"Saya belum melihat dua kementerian itu (Kemenkeu dan Bappenas) satu irama napas dengan pemenuhan MEF Tahap II. Itu kenapa diadakan rapat kemarin," cetus Hanafi.
Terpisah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil tidak membantah ataupun mengiyakan saat ditanya usulan utang dari DPR itu.
Ia cuma menyebut bahwa semuanya masih akan dibahas lebih jauh.
"Masih akan kita bicarakan road map-nya. Ya, kan (lewat rapat) dengan Komisi I kemarin. Kita akan membuat road map menuju 1,5% GDP untuk anggaran pertahanan," akunya.
Sofyan juga mengakui bahwa pintu peningkatan anggaran pertahanan di pembahasan RAPBN 2016 sudah tertutup.
"Belum bisa (di APBN 2016), tapi nanti kalau ada APBNP, kita akan bicarakan lagi. Pemerintah commit menuju 1,5% GDP," tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.